A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/mgl002/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/mgl002/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 51
Function: _userAgent

File: /home/mgl002/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 14
Function: browser_user

File: /home/mgl002/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/mgl002/public_html/index.php
Line: 324
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/mgl002/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/mgl002/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 168
Function: _userAgent

File: /home/mgl002/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 15
Function: os_user

File: /home/mgl002/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/mgl002/public_html/index.php
Line: 324
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mgl002/public_html/system/core/Exceptions.php:271)

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 23

Backtrace:

File: /home/mgl002/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 23
Function: setcookie

File: /home/mgl002/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/mgl002/public_html/index.php
Line: 324
Function: require_once

Kabupaten Magelang

29 Puskesmas di Kabupaten Magelang sudah berstatus BLUD

Berita / Artikel

Demikian disampaikan oleh Inspektur, Drs. Adi Waryanto dalam pembukaan Rapat Persiapan Monitoring BLUD-Unit Kerja UPT Puskesmas dengan yang merupakan kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH (21/10). Lanjutnya disampaikan, BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah  yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah.  Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Dengan adanya fleksibilitas, penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) menjadi tolok ukur kegiatan monitoring ini dilaksanakan, dengan fokus kepada persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

Pertama, persyaratan substantif berhubungan dengan: (a) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat; (b) Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau (c) Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.   Kedua, persyaratan teknis meliputi (a) Kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD (b) Kinerja keuangan sehat, sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLUD. Ketiga, yaitu persyaratan administratif (a) Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; (b) Pola tata kelola; (c) Rencana strategis bisnis; (d) Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan; (e) Standar pelayanan minimal.  Hasil yang  diperoleh dalam kegiatan ini pada hakekatnya merupakan upaya APIP di daerah mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di bidang pelayanan kesehatan dan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.