Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja:Reviu atas LKPP Berbasis Akrual

Kegiatan Pelatihan diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang bekerja sama dengan BPKP Perwakilan DIY, bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Kabupaten Magelang, Kamis (4/2/2016). Dalam kesempatan ini Inspektur Kabupaten Magelang, Bpk. Drs Adi Waryanto menyampaikan bahwa penyusunan laporan keuangan di pemerintahan daerah merupakan suatu kegiatan wajib tahunan yang harus selalu dilaksanakan meskipun terkendala dengan waktu penyusunannya. Hal ini disebabkan adanya perubahan basis akuntansi (dari kas menjadi akrual) yang diatur dalam PP No.71 tahun 2010.

Sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Konsekuensi penerapan peraturan ini, pemerintah daerah diharuskan membuat produk hukum yaitu peraturan Bupati mengenai; Kebijakan akuntansi, Sistem Prodsedur APD dan terkait penerapan SAP.

Keterkaitan tugas APIP, BPKP Perwakilan DIY melakukan sosialisasi SIMDA keuangan daerah yang nantinya dapat membantu tugas APIP dalam mereviu atas LKPP. Sosialiasi SIMDA keuangan daerah merupakan bentuk optimalisasi peran APIP dan mendorong peran APIP dalam menerapkan early warning system.